Namaku Sumilir Wijayanti, usiaku 41 tahun. Aku  lahir di Solo pada tahun 1977 yang lalu. Menjadi pegawai negeri adalah cita-citaku sejak kecil. Akhirnya setelah menempuh pendidikan di STPDN bidang pemerintahan, aku mendapat gelar Sarjana Sain Terapan Pemerintahan (S. STP). Bertugas di Pemkot Surakarta pada tahun 1999, dan mengawali karir sebagai staf pada bagian kepegawaian hingga tahun 2002.

            Mencintai pekerjaan dan memberikan yang terbaik untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, membuatku memberikan waktu sepenuhnya dalam pekerjaanku. Aku bersyukur akhirnya karirku terus merangkak naik dari menjadi staf umum pada bagian umum, menjadi seksi pemerintahan di kelurahan Kedunglumbu Pasar Kliwon, menjadi kepala sub bidang pengarustamaan gender dan perlindungan perempuan pernah saya jalani. Sampai pada tahun 2013 saya bertugas di BAPPEDA, mulai menjadi Kasubid dan sekarang menjadi Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

            Salah satu prioritas yang saya kerjakan adalah bagaimana mengupayakan kesejahteraan pada masyarakat, utamanya adalah para lansia yang rentan. “Perlu ada payung hukum dan kebijakan untuk lansia supaya mereka terlindungi”. Namun usaha ini mengalami kesulitan, karena terbentur ketiadaan dana tidak masuk di mata anggaran, sehingga niat ini seakan terbentur. Namun tidak patah arang, saya tetap berusaha membuat konsep untuk membuat peraturanya. Sampai suatu hari, ada perjumpaan dengan teman-teman dari KSB, kelompok Ketoprak Srawung Bersama. Dari perbincangan yang cukup panjang, akhirnya dicapai kata sepakat untuk melakukan kerjasama dengan isu lansia.  Perjumpaan saya dengan pengurus KSB memberikan pencerahan, menurut mereka ini adalah bagian dari melaksanakan Program Peduli yang akan mendorong perlindungan dalam isu lansia. Gayung bersambut, kerjasama inipun terus kita rintis untuk mewujudkan payung kebijakan pada kelompok rentan lansia ini.

            Prinsip saya, penting membangun kebersamaan dan kemitraan untuk mewujudkan komitmen dalam mensikapi perubahan. Ini menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbekal prinsip itu, saya menghadap pimpinan Bappeda dan memohon ijin untuk melakukan kerjasama dengan KSB. “Syukurlah restu itu diberikan oleh Pak Yani, kepala Bappeda.” Hal ini membuat langkah saya semakin kuat.

            Sejak bulan Januari 2018, kami secara rutin bertemu untuk mendiskusikan pembuatan draft Perwali Lansian dengan KSB dan Ibu Rina, akademisi FISIPOL jurusan Sosiologi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sebelumnya Ibu Rina telah melakukan penelitian dan membuat penulisan awal dari draft Perwali tersebut yang disesuaikan dengan kondisi lansia di Surakarta. Mulai dari pertemuan dengan Komisi Daerah Lansia dan paguyuban lansia di 51 kelurahan di wilayah Surakarta. Menggelar rapat sampai dengan workshop,”saya harus mengucapkan terimakasih pada teman-teman KSB”. KSB telah memfasilitasi kami.

            Selanjutnya pada bulan April 2018, dengan di fasilitasi oleh KSB,  Bappeda menggelar Forum diskusi grup (FGD) untuk membahas draft Perwali Lansia. Dari dua kali pembahasan di FGD, yang cukup seru dan di hadiri oleh 25 OPD Pemkot Surakarta, akhirnya forum berhasil menyepakati draft perwali yang akan diajukan persetujuannya pada Walikota.

            Menunggu cukup lama, saya sering harus mondar mandir bertemu Bapak (= Walikota)  dan di bagian hukum. Akhirnya pada 27  Jul 2018, Perwali ini telah di tanda tangani oleh Bapak Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo dan diberi nomor oleh bagian hukum Pemkot Surakarta. “Syukur saya panjatkan pada Tuhan YME, dengan segera kabar baik ini saya sampaikan pada teman-teman KSB dan Ibu Rina”. Mereka pun sangat gembira dan antusias. “ ayo sekarang Perwali kita sosialisasikan pada masyarakat, “ ujar bu Didik dari KSB. Draft Perwali itu sekarang namanya Perwali No. 20 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Surakarta.

Harapan saya “Pendekatan inklusif yang terlembaga dan membudaya bisa mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan”. (Keiza Yemmima-sekber65).